kisah perjalanan hidup seorang anak manusia, yang menapaki hidup ini dari anak tangga yang paling bawah, dan sekarang masih terus berjalan, berharap bisa mencapai anak tangga yang paling atas...
Bangsa Indonesia, saat ini sepertinya benar-benar kekurangan profil penegak hukum yang menginspirasi, Tokoh yang benar-benar bersih, tegas, wibawa dan bekerja semata-mata untuk rakyat.
Aksi para oknum penegak hukum mulai dari level paling bawah hingga atas, yang tertangkap mengkonsumsi narkoba, judi, korupsi, beristri lebih dari satu dan bahkan yang paling hangat saat ini ketika ada seorang oknum Polisi di Bali memeras seorang turis asal Belanda dan kemudian dilanjutkan dengan minum bir di dalam pos Polisi tempat oknum tersebut bertugas, yang mana kejadian ini terekam secara jelas dan kemudian beredar secara internasional melalui media Youtube.com, menambah daftar kelam kinerja aparat penegak hukum di negara ini.
Penegakan hukum yang tidak berjalan dengan baik, membuat masyarakat sangat merasakan bahwa aksi-aksi premanisme sudah pada taraf yang mengkhawatirkan, mulai dari preman kelas teri hingga kelas kakap. Pemerkosaan, penculikan, perampokan, pembunuhan, mutilasi dan lain sebagainya, saat ini semakin akrab di mata dan telinga masyarakat melalui pemberitaan di sebagian besar media nasional. Mendengar pemberitaan tersebut, masyarakat pun sudah diteror secara psikologis. Seolah preman-preman tersebut tidak takut dijatuhi hukuman oleh para penegak hukum.
Masyarakat resah, keamanan diri, keluarga dan harta benda merasa terancam, tidak ada rasa nyaman bagi mereka ketika berjalan seorang diri, di dalam transportasi umum bahkan ketika tinggal dirumah, menakutkan, namun tidak ada daya apa-apa, sehingga ketika sekelompok oknum Kopassus yang menyerbu LP Cebongan dan membunuh 4 narapidana yang diduga berkaitan dengan tewasnya anggota Kopassus Sertu Heru Santoso di sebuah tempat hiburan malam, di dalam sel LP, yang mana proses penyerbuan hingga melarikan diri cuma berlangsung 10 menit saja, dianggap masyarakat menjadi pahlawan.
Hal ini dapat dilihat juga dari dukungan berupa pesan berantai dukungan terhadap Kopassus melalui jejaring sosial Facebook, Twitter dan Blackberry Mesengger. Bagi para pendukung, penyerangan lapas dianggap sebagai aksi pembersihan premanisme.
Tidak salah apabila masyarakat menilai seperti itu, karena di mata mereka, Kopassus memiliki track record yang sangat baik, mungkin belum lupa di ingatan kita, bagaimana Serda Nicolas berhasil menggagalkan aksi perampokan dan percobaan pemerkosaan yang hendak dilakukan pengemudi mikrolet kepada seorang karyawati, atau keberhasilan team Kopassus dalam pencarian FDR pesawat SUKHOI yang jatuh di gunung salak, serta menolong korban banjir di Pluit hingga menangani ikan hiu paus yang terdampar di pantai Pandansimo Baru, Bantul.
Dengan kata lain, lemahnya motivasi para aparat penegak hukum selama ini dalam menjaga rasa aman dan nyaman pada masyarakat untuk menumpas para preman sepertinya sudah tergantikan oleh aksi sekelompok oknum Kopassus tersebut. Masyarakat melihat harapan.
Namun apapun itu, Indonesia adalah negara hukum, jadi siapapun yang bersalah harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Karena, kasus penyerbuan ke lapas atau penusukan terhadap aparat negara ini bisa merembet dan ditiru oleh pelaku kekerasan lain, apabila dibiarkan begitu saja tanpa penyelesaian hukum.
Dikutip dari laman kompas.com Jumat, 18 Februari 2011, "...bahwa tim Indonesian Corruption Watch (ICW) akhirnya memperoleh sejumlah hasil studi banding anggota Dewan yang dilakukan sepanjang tahun 2010 dari pihak Setjen DPR, Jumat (18/2/2011). "Sebagian besar sudah disampaikan walaupun belum sepenuhnya," ujar peneliti Divisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan. Dahlan mengatakan, sejumlah hasil studi banding yang sudah diserahkan adalah hasil studi banding Badan Urusan Rumah Tangga ke Perancis, Komisi III ke Inggris, Komisi X ke Afrika Selatan, Komisi IV ke Belanda, dan Badan Kehormatan ke Yunani....". Berkerinyit kening saya membacanya.., apa yang dicari untuk studi banding jauh2 ke luar negeri seperti itu? Padahal menurut saya, dengan kondisi negara saat ini, dimana jurang perekonomian antara si kaya dan si miskin sangatlah lebar, tidak meratanya pembangunan antar propinsi dan pusat, dan segudang permasalahan nasional lainnya yang tentunya memerlukan dana yang tidak sedikit, skala prioritas sangatlah perlu, pengalaman saya, para anggota dewan cukup rasanya untuk melakukan studi banding ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Singapura, naik low cost carrier atau penerbangan lokal sendiri daripada naik penerbangan asing yang biasanya lebih mahal dan hotel juga tidak perlu bintang lima, toh dalam studi banding tersebut biasanya sampai larut malam, tinggal tidur, asal disediakan breakfast saja, saya rasa sudah cukup :-).... ingat semua uang yang dipergunakan adalah menggunakan uang pajak dari rakyat anda! Kemudian lihat apa yang telah dilakukan dan dihasilkan oleh Pemerintah masing-masing negara tersebut untuk rakyatnya...baik dari sisi pengembangan transportasi umum, infrastruktur, undang-undang, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Tidak usah malu-malu menerapkan konsep ATM (Amati Tiru Modifikasi) dalam penerapan hasil studi banding itu di Indonesia, what importance is EXECUTION and CONTROL... gak usah gengsi-gengsi an dan jangan buat PLANNING terus... ! #cape dehh.... Sebagai contoh, saya sangat salut dengan semboyan Satu Malaysia, dimana program 2009 bertema kan Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan (People First, Performance Now) dan program 2010 Menjana Transformasi (Generating Transformation).... mereka punya visi yang jelas... dulu juga Indonesia punya REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun), namun sekarang....? Kapan Indonesia menyusul....???
Penulis didepan Menara Petronas yang memasang spanduk 1 Malaysia
